Membangun Ruang Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa

Oleh: Selviana Yolanda*

Melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut Undang-Udang Desa, Pemerintah Indonesia telah memberi kesempatan bagi desa untuk mengatur tata kelola lebih leluasa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya serta memberdayakan warga desa, baik perempuan maupun laki-laki. Sejak awal semangat Undang-undang Desa adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, pengetahuan dan penanggulangan kemiskian melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang Desa, maka sejak tahun 2015-2018, Pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar 187 triliun, dan jumlah tersebut akan dinaikkan pada tahun 2019, sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat pedesaan

Namun demikian, masih banyak persoalan yang ditemukan terkait pengelolaan dana desa, mulai dari indikasi penyalahgunaan anggaran hingga tingkat partisipasi masyarakat. Pada tahun 2017, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) menerima laporan pengaduan sebanyak 300, setelah pada tahun sebelumnya 2016 terdapat 932 pengaduan terkait dana desa. Pengaduan ini kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkan ke KPK, Polisi dan penyelesaian administrasi. Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), dalam praktiknya, muncul fenomena elit lokal yang mengkooptasi anggaran untuk kepentingan pribadi, terutama elit lokal ditingkat desa. Terbukti selama tahun 2016, dana desa masuk dalam lima besar sektor yang rawan dikorupsi (https://tirto.id/mengurai-benang-kusut-pengelolaan-dana-desa-cunY)

Melihat tingginya potensi penyalahgunaan dana desa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi himbauan kepada kepala desa di seluruh Indonesia, untuk mendorong pengelolaan dana desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Empat hal yang disoroti KPK adalah: a) memahami dengan baik dan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa, b) kepatuhan pada regulasi, c) sistem pengawasan, dan d) partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang maksudkan adalah: “Membuka ruang partisipasi aktif masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan atas pemanfaatan keuangan desa termasuk dana desa”

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa menunjukan kurangnya keterlibatan masyarakat dan kurang komunikasi dari pemerintah desa kepada masyarakatnya. Padahal Undang-Undang Desa mengamanahkan bahwa penggunaan dana desa dalam menentukan program pembangunan kerja desa berdasarkan partisipasi masyarakat, terutama kaum perempuan dalam pembuatan program kerja. Pengelolaan dana desa yang mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat dipercaya akan menimbulkan rasa memiliki. Keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan pembangunan desa juga dengan sendirinya mendorong sebuah sistem pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian pada akhirnya masyarakat akan terpanggil untuk mensukseskan pembangunan desa dan terlibat dalam pengawasan.

Dimensi Keadilan & Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Desa

Pada pasal 3 Undang-undang Desa memuat berbagai asas Pegaturan Desa, lima diantaranya adalah: rekognisi (pengakuan), keberagaman, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan. Berbagai asas tersebut merupakan fondasi dalam pembangunan desa yang inklusif, yang mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender, (termasuk kebutuhan kelompok minoritas: adat, agama, pemuda dan kelompok disabilitas) melalui partisipasi politik dan pemberdayaan. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 26 ayat (4) point (a) menyebutkan bahwa kewajiban kepala desa adalah : “melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender.” Selanjutnya pasal 63 yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa, menyebutkan pada point (b) bahwa: ”melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.

Perhatian pada kondisi kehidupan perempuan pedesaan merupakan bagian komitmen pemerintah Indoensia yang telah meratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-undang No.7 tahun 1984. Dalam pasal 14 CEDAW, menjelaskan hak-hak perempuan pedesaan, yaitu: “negara-negara Pihak wajib memperhatikan masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan di pedesaan untuk mempertahankan kehidupan keluarganya, termasuk pekerjaan mereka diluar sektor monoter dalam ekonomi dan wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk memastikan penerapan ketentuan konvensi ini pada perempuan pedesaan”

Pada kenyataannya, hingga saat ini, partisipasi perempuan pedesaan dalam pembangunan belum mendapat ruang sepenuhnya. Peran perempuan masih dibatasi untuk mengurus pekerjaan-pekerjaan domestik. Partisipasi perempuan dalam politik juga masih lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini bisa dilihat dari jumlah keanggotaan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa dan partisipasi dalam musyawarah pertemuan perencanaan pembangunan desa yang masih didominasi laki-laki. Demikian juga dalam hal pendidikan, banyak sekali perempuan di pedesaan yang tidak mengenyam pendidikan atau hanya sampai pendidikan dasar. Bisa dihitung jumlah perempuan yang mengenyam pendidikan menengah hingga tinggi.

Data BPS 2013, menyebutkan pada kisaran usia penduduk 10 tahun ke atas jumlah perempuan buta huruf sebanyak 7,69% lebih tinggi dari laki-laki yang hanya sebesar 3,23%. Sementara dibidang kesehatan menunjukan kondisi perempuan yang memiliki keluhan kesehatan (29,22%) lebih tinggi dibanding laki-laki (27,62%). Buruknya kondisi kesehatan perempuan dipengaruhi oleh kemiskinan, beban kerja yang tinggi dan rendahnya akses pada layanan kesehatan. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari di pedesaan, ditemukan lebih banyak perempuan yang bekerja menghasilkan makanan untuk keluarga, namun mereka tidak bisa memiliki atau menguasai sumber-sumber kehidupan. Seperti kepemilikan atas tanah atau kebun, aset keluarga, alat-alat produksi pertanian. Perempuan hanya mempunyai hak pakai, dan tidak bisa membuat keputusan atas sumber-sumber kehidupan tersebut. Perempuan di desa menghabiskan sebagaian besar waktu mereka untuk bekerja di kebun, membuat kerajian atau beraktivitas di industri rumahan, berjualan di pasar, dan mengurusi pekerjaan domestik, namun kondisi ekonomi mereka masih jauh dari layak. Perempuan pedesaan hidup dalam kemiskinan. Perempuan dibuat miskin oleh adat budaya dan juga sistem negara yang tidak memudahkan bagi perempuan dalm mengakses program-program bantuan sosial/layanan publik.

Tantangan utama yang dihadapi perempuan adalah kuatnya pandangan patriarki yang berakibat bias atau tidak adil terhadap perempuan. Hal ini kuat sekali berlaku dalam tradisi/budaya, agama/kepercayaan atau dalam kebiasaan sehari-hari, baik di lingkungan rumah tangga maupun dalam komunitas yang lebih luas. Masih banyak penolakan terhadap partisipasi perempuan diruang-ruang publik maupun dalam politik. Pandangan-pandangan seperti: “perempuan urusan di belakang (dapur), perempuan ibu rumah tangga tidak usah ikut politik, anak perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi karena akan kembali ke rumah” dan berbagai pandangan bias yang merendahkan dan meminggirkan perempuan

Rendahnya tingkat pendidikan formal menyebabkan perempuan pedesaan sulit mengakses pekerjaan yang mensyaratkan lulusan pendidikan tinggi. Hal ini membuat perempuan tidak memiliki banyak pilihan dalam bekerja, selain mengurus kebun, membuat kerajianan atau menjadi tenaga kerja di luar negeri. Peran jender yang tidak seimbang berdampak perempuan pedesaan memiliki beban kerja tinggi dibanding laki-laki. Selain bekerja di kebun, menenun, berjualan, perempuan juga mengurusi hampir semua pekerjaan dalam rumah. Hal ini menyebabkan kondisi kesehatan mereka buruk dan tidak punya waktu untuk berperan aktif dalam program-progam yang diselenggarakan di desa.

Pendekatan Partisipatif dan Pembentukan Lingkar Belajar Desa

Berangkat dari kondisi tersebut di atas, penting untuk menggagas sebuah strategi untuk penguatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan serta komunitas dengan pendekatan partisipatif yang berperspektif keadilan gender melalui strategi pembentukan Lingkar Belajar Desa.

Pendekatan yang partisiptif memungkinkan perempuan dan komunitas mampu mengidentifikasi persoalan kunci yang mereka alami, kemudian menyusun agenda aksi bersama dan advokasi kebijakan dilevel desa hingga kabupaten. Untuk menjalankan aksi paritispatif dibutuhkan pengorganisiran desa. Dengan pengorganisiran kita membentuk kelompok-kelompok baru yang berpotensi untuk menjalankan program-progam pemberdayaan di desa. kta bisa mengorganisir unit usaha desa, kelompok baca tulis, latihan kepemimpinan bagi perempuan, kelompok tarian dan musik, dll. Melalui pengogranisiran kita juga mampu mengidentifikasi potensi yang dimiliki komunitas dan bagaimana mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan komunitas, termasuk mengidentifikasi komoditi pangan lokal dan wisata alam desa. Pelibatan masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok minoritas menjadi penting untuk memastikan kepemilikan dan keberlanjutan proses pembangunan desa.

Aktivitas lingkar belajar desa bisa mencakup: a) pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, kelompok muda dan kelompok rentan/minoritas untuk menjadi fasilitator desa. Tim fasilitator akan diberi pemahaman tentang dasar nilai-nilai Gender dan HAM, pendidikan aksi partisipatif dan pemetaan sosial, serta pengenalan pada program desa yang berperspektif gender dan kebutuhan kelompok minoritas; b) tim fasilitator akan memfasilitasi diskusi-diskusi di desa dengan kelompok perempuan dan dengan tokoh masyarakat untuk merumuskan persoalan kunci yang dihadapi perempuan dan komunitas; untuk merumuskan program yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas perempuan, hambatan yang selama ini membatasi perempuan dalam mendapat manfaat pembangunan; serta identifikasi potensi desa yang bisa dikembangkan. c) advokasi ke pemerintah lokal (kepala desa dan camat) untuk penyusunan program desa secara partisipatif dan berperspektif gender dan kebutuhan kelompok minoritas di setiap desa. program usulan ini akan dibawah ke musyawarah pembanguan desa (musrembang) untuk diusulkan sebagai program desa.

Program desa yang berperspektif gender setidaknya mencakup namun tidak terbatas pada hal berikut:

penguatan partisipasi politik perempuan di desa termasuk kuota minimal 30 persen perempuan dalam BPD dan aparatus desa.
alokasi dana khusus (minimal 10%) untuk program peningkatan kualitas hidup perempuan (kesehatan, pendidikan)
pendidikan non formal bagi perempuan seperti ketrampilan (life-skill), manajemen bagi perempuan dan pengembangan teknologi dan pemberdayaan ekonomi

Dengan catatan penting bahwa program yang ditujukan kepada perempuan memberi perhatikan khusus kepada perempuan kepala keluarga, janda, perempuan adat, perempuan muda dan difabel sebagai partisipan dan penerima manfaat.

Dengan berpijak pada pengembangan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, non diskriminasi, Lingkar Belajar Desa diharapkan tidak saja berkontribusi pada peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa agar berdaya secara ekonomi-sosial dan partisipasi politik, namun juga untuk mendorong perubahan pandangan dan kebiasaan budaya patriarki yang diskriminatif pada perempuan, menuju budaya masyarakat yang lebih baik untuk memperbaiki ketidakadilan peran gender antara perempuan dan laki-laki.

Untuk melakukan perubahan di kampung, mulailah dari perempuan. Karena perubahan itu tidak hanya berdampak pada perempuan saja, namun berpengaruh pada anak-anak dan keluarga, serta kepada generasi berikut.

 

Catatan Kaki:

1)https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/05/073000726/alokasi-dana-desa-untuk-anggaran-tahun-2019-akan-dinaikkan

2)https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/05/073000726/alokasi-dana-desa-untuk-anggaran-tahun-2019-akan-dinaikkan

3)http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Surat%20Ketua%20KPK_kpd%20Kades.pdf

 

*Warga masyarakat, tinggal di Jakarta. Tulisan ini dibuat sebagai refleksi dari pengalaman melakukan penelitian dan pengorganisiran kehidupan perempuan dalam berbagai situasi konflik di Indonesia; dan bagaimana perempuan menghadapi peluang pembangunan desa melalui Undang-Undang Desa.

Please follow and like us:

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

5 + 1 =