Pengertian dan Prinsip Kooperasi

Awan Santosa*)

Agak aneh memang kalau koperasi di Indonesia berkembang menjadi lembaga pinjam-pinjam. Hal ini karena mau seksama menelaah pengertiannya saja maka pastilah ia tidak sekedar menjadi pemutar kapital. Bahkan seharusnya ia menjadi pelengkap saja, bukan justru dijadikan sebagai pegangan. Mari kita cermati seksama pengertian koperasi dari International Cooperative Alliance (ICA) di bawah ini:

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi–aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka kendalikan secara demokratis”.

Nah, disebutkan bahwa koperasi adalah “perkumpulan orang” dan justru di sinilah letak perbedaan mendasarnya dengan perusahaan lain (Perseroan Terbatas) yang merupakan kumpulan modal. Bagi koperasi yang terpenting adalah orang, yaitu manusia yang memiliki tiga elemen mikro-nya; hati, jiwa, dan akal pikiran, serta elemen meso-nya ekonomi, sosial, dan budaya. Lantas kenapa koperasi Indonesia sekarang justru bertolak belakang dengan pengertiannya sendiri?

Mari kita cermati lebih jauh ke dalam prinsip-prinsip yang mencerminkan jati diri koperasi yang dibakukan oleh ICA menjadi 7 prinsip koperasi internasional, yaitu:

1. Prinsip Pertama: Keanggotaan Sukarela dan Terbuka; koperasi adalah perkumpulan-perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi jender, sosial, rasial, politik atau agama.

2. Prinsip kedua: Pengendalian oleh Anggota Secara Demokratis; koperasi adalah perkumpulan-perkumpulan demokratis yang dikendalikan oleh para anggota secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan-kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan-keputusan. Pria dan wanita mengabdi sebagai wakil-wakil yang dipilh, bertanggung jawab kepada para anggota. Dalam koperasi primer anggota-anggota mempunyai hak-hak suara yang sama (satu anggota, satu suara), dan koperasi pada tingkatan-tingkatan lain juga diatur secara demokratis.

3. Prinsip ketiga: Partisipasi Ekonomi Anggota; Anggota-anggota menyumbang secara adil dan mengendalikan secara demokrasi modal dari koperasi mereka. Sekurang-kurangnya sebagian dari modal tersebut biasanya merupakan milik bersama dari koperasi.

Anggota-anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas, bilamana ada, terhadap modal. Anggota-anggota membagi surplus-surplus untuk sesuatu atau tujuan-tujuan sebagai berikut:
pengembangan koperasi mereka; kemungkinan dengan membentuk cadangan sekurang-kurangnya sebagian padanya tidak dapat dibagi-bagi; pemberian manfaat kepada anggota-anggota sebanding dengan transaksi-transaksi mereka dengan koperasi; dan mendukung kegiatan-kegiatan yang disetujui oleh anggota”.

4. Prinsip keempat: Otonomi Dan Kebebasan; koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan-perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Koperasi-koperasi mengadakan kesepakatan-kesepakatan dengan perkumpulan-perkumpulan lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari sumber-sumber luar, dan hal itu dilakukan dengan persyaratan-persyaratan yang menjamin adanya pengendalian anggota-anggota serta dipertahankannya otonomi koperasi.

5. Prinsip kelima: Pendidikan, Pelatihan Dan Informasi; koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota-anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi mereka. Mereka memberi informasi kepada masyarakat umum, khususnya orang-orang muda pemimpin-pemimpin opini masyarakat mengenai sifat dan kemanfaatan-kemanfaatan kerja sama.

6. Prinsip Keenam: Kerjasama Diantara koperasi; yang akan dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada para anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerja sama melalui struktur-struktur lokal, nasional, regional, dan internasional.

7. Prinsip Ketujuh: Kepedulian Terhadap Komunitas; koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunitas mereka melalui kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh anggota-anggotanya.

Demikian, dapat disarikan bahwa koperasi adalah usaha bersama, yang dimiliki, dikendalikan, dan dipertanggungjawabkan bersama-sama oleh para anggotanya. Dalam koperasi berlaku satu orang satu suara, karena koperasi menghargai manusia lebih di atas modal yang hanya menjadi alat dan pelengkap saja.

*) Awan Santosa, S.E, M.Sc adalah Direktur Mubyarto Institute, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta dan pegiat Ekonomi Kerakyatan. Tulisan ini dipublikasikan untuk kepentingan edukasi masyarakat desa.

Please follow and like us:

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

16 + eight =