Membangun Kooperasi Sejati

Upaya melawan kolonisasi dan membangun kemandirian bangsa dengan memperluas peran koperasi di masa depan perlu dibangun dari dua arah, yaitu dari atas dan bawah secara simultan. Dari bawah dapat dilakukan dengan mengembangkan model daerah koperasi (cooperative-regional).

Daerah koperasi dibangun berdasarkan model kerjasama antarkoperasi dalam satu siklus ekonomi yang saling berkaitan di daerah tertentu (Kabupaten/Propinsi). Dalam hal ini misalnya dapat diambil koperasi tani (koperasi produksi) dan koperasi buruh (koperasi konsumsi) di suatu daerah sebagai basis dan model awal. Di antara kedua koperasi tersebut dihubungkan dengan sebuah MoU, misalnya yang mengatur tentang pembelian beras, sayuran, dan buah-buahan.

Berpijak dari pola-pola relasi demokratis antarkoperasi ini maka dapat dipetakan pola hubungan lain yang mungkin dalam satu daerah (wilayah), termasuk misalnya mengintegrasikannya dengan koperasi simpan pinjam ataupun lembaga keuangan yang lain. Peningkatan daya kerjasama (cooperativeness) ini diharapkan mampu meningkatkan peran koperasi dalam penguasaan produksi, distribusi, dan kepemilikan faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Supaya terbangun kesamaan persepsi dan tujuan maka agenda ini kiranya dapat dirumuskan dengan indikator kinerja yang lebih terukur ke dalam suatu visi tertentu, misalnya: ”Jogja In-Cooperative 2025”.

Sebagai langkah lanjutan dapat dibangun juga kerjasama antardaerah koperasi atau antara daerah koperasi tertentu dengan daerah koperasi di luar negeri (Sister Cooperative City) seperti dengan Propinsi Emilia Romagna atau Mondragon.

Tanpa perlu menunggu berkembangnya daerah-daerah koperasi maka secara simultan di tingkatan makro perlu dilakukan upaya-upaya menegakkan sistem ekonomi nasional yang demokratis dan berkeadilan. Sebelumnya kiranya perlu dibangun Konsensus Koperasi Indonesia perihal gambaran seperti apa berdayanya koperasi sebagai basis demokrasi ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

Kondisi ini tentu merupakan segregasi dari perluasan partisipasi koperasi dalam tiga aspek perekonomian seperti yang diperjuangkan di tiap-tiap daerah koperasi. Tentu saja indikator kinerja koperasi nasional yang lebih terukur sangat diperlukan, semisal berapa porsi partisipasi koperasi dalam produksi, distribusi, dan kepemilikan faktor-faktor produksi nasional. Untuk itulah kiranya perlu dirumuskan secara bersama-sama visi “Indonesia In-cooperative 2025” sebagai bagian dari visi kemandirian bangsa.

Sementara itu, muasal dari ketertinggalan ekonomi rakyat dan koperasi adalah lemahnya keterhubungan dan redupnya kesadaran yang memperlambat penguasaan atas pengetahuan dan teknologi. Di sinilah relevansi konsep Bursa Ko-operasi (Bukopy), sebagai alat persatuan di antara koperasi sejati (koperasi rakyat) yang berjuang untuk kemandirian ekonomi. Bursa ini akan menjadi lalu lintas modal, keahlian, pendidikan, dan kemitraan di antara mereka. Pada akhirnya mereka mampu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan berbagai kekuatan dan kepentingan manapun, sehingga tidak lagi lemah dan tereksploitasi.

Berdirinya bursa –sebagai alternatif Bursa Efek Indonesia- ini pada setiap wilayah hendaknya buah dari kesadaran koperasi rakyat, sehingga inisiasi dan pengelolaannya dilakukan secara kolektif dengan melibatkan berbagai jenis koperasi rakyat yang ada. Terminologi koperasi rakyat disini saya gunakan untuk membedakan dengan koperasi semu yang tak lebih dari “persekutuan majikan”, yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Manajemen operasional bursa dapat diserahkan kepada para profesional aktivis yang sungguh-sungguh menaruh hati bagi kedigdayaan koperasi Indonesia.

Dalam pada itu, membangun koperasi sejati memerlukan reformasi pendidikan ekonomi di Indonesia. Hal ini karena pendidikan ekonomi Indonesia memiliki keanehan yang luar biasa. Betapa tidak? Sekiranya ajaran-ajarannya diimpor serta merta dari negara Barat asalnya, maka sesampainya di Indonesia ternyata mengalami perasan hebat pada esensinya. Ini nampak sekali jika kita menyoal koperasi, yang bahkan jauh-jauh hari koperasi sudah ditekadkan sebagai cita-cita ekonomi di konstitusi kita.

Koperasi berkembang pesat baik di Eropa, Amerika, maupun negara-negara maju di Asia, namun kiranya tidak cukup layak ia mendapat tempat dalam pendidikan ekonomi kita. Sehingga tak banyak dari kita yang tahu, betapa koperasi menguasai keuangan dan perbankan di Jerman, Prancis, Belanda. Pun koperasi yang menguasai pertanian di Jepang, bahkan yang mampu menguasai sektor perdagangan di Singapura.

Tengoklah pelajaran ekonomi kita, koperasi tidak cukup mendapat tempat yang memang sudah didominasi materi korporasi di hampir semua mata kuliahnya. Bagaimana bisa? Padahal khusus di Indonesia, koperasi adalah amanat UUD 1945, cita-cita para pendiri bangsa. Dan kini, koperasi berkembang tidak sesuai prinsip dan jati dirinya, pun makin dijauhkan dari pemikiran kaum intelegensia.

Banyak koperasi pura-pura, hidup enggan mati tak mau, beroperasi hanya untuk meraih dana, dan tak sedikit yang sekedar menjadi kendaraan politik partai dan penguasa. Sementara itu, di banyak sektor strategis korporasilah yang memegang kuasa. Lebih prihatin lagi karena kebanyakan mereka berasal dari luar Indonesia.

Berangkat dari itu maka pendidikan ekonomi perlu diselenggarakan dengan pola studi lapangan koperasi rakyat yang ada di berbagai pelosok wilayah. Agar anak-anak muda lebih memahami realitas kondisi dan persoalan yang dihadapi ekonomi rakyat dan koperasi disekitarnya. Agar mereka tidak putus dengan cita-cita para pendiri bangsanya.

Ini sekaligus salah satu upaya reformasi pendidikan ekonomi Indonesia, yang kiranya justru menjauhkan anak-anak muda dengan realitas dan persoalan ekonomi rakyat di lapangannya. Hal ini agar mahasiswa tidak lagi sekedar menjawab soal dari buku yang mereka hapal dan akhirnya lupakan, melainkan menjawab persoalan nyata di lapangan.

Demikian halnya pendidikan alternatif untuk kooperasi rakyat perlu digalakkan dengan dukungan sumber daya di perguruan tinggi. Berbagai inisiasi sekolah perubahan seperti yang sudah digerakkan oleh Sekolah Pasar Rakyat di pasar-pasar tradisional, Sekolah Hijau di pelosok-pelosok desa, Sekolah Buruh di sentra-sentra industri, dan Sekolah Koperasi di sentra-sentra ekonomi rakyat seperti di sentra gula kelapa Desa Krendetan, Purworejo perlu terus dikembangkan sampai benar-benar dapat mewujudkan perubahan seperti yang dicita-citakan. Semoga !

Share this article

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

seventeen − eight =