Muro Di Lewa; Kearifan Pengelolaan Pesisir Komunitas Adat Lamaholot

Ungkapan ini mungkin hanya akan dimengerti oleh segelintir orang saja, bahkan akan terdengar asing bagi masyarakat di Kabupaten Flores Timur, Lembata dan sebagian pulau Alor yang menggunakan bahasa Lamaholot sebagai bahasa ibu.

Istilah ini lebih popular di kalangan masyarakat adat pesisir Kabupaten Lembata yang mengenal Muro Lewa sebagai suatu bentuk kearifan lokal ketahanan pangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya laut dalam hal ini ikan. Beberapa daerah lain menyebutkan Muro Lewa dengan istilah Muru atau Badu.

Muro Lewa merupakan perpaduan dari dua kata yakni Muro dan Lewa. Muro berarti larangan dan Lewa berarti laut. Istilah Muro Lewa merupakan sebuah istilah untuk menyebutkan sebuah wilayah laut yang dilindungi secara adat, dimana wilayah tersebut akan ditutup dari aktifitas penangkapan ikan dalam tenggang waktu tertentu . Seiring dengan berjalannya waktu aturan ini kemudian berubah dimana aktivitas penangkapan yang dilarang yakni khusus pada penggunakan pukat dan hanya diperbolehkan dengan memancing saja.

Ungkapan Muro Lewa sebagai malu mara-sogan naran jika diartikan secara harafiah dapat dipahami sebagai haus lapar, angkat tamu.

Namun lebih jauh, ungkapan ini mencerminkan keramatamahan orang Lembata bahwa sekalipun perut lapar karena kurangnya ketersediaan pangan di lumbung, masyarakat masih dapat menjamu tamu yang datang dengan mengandalkan hasil ikan yang ada.

Selain itu, muro lewa juga merupakan wujud nyata keadilan sosial yang memberikan akses dan kesempatan yang sama bagi semua masyarakat tanpa terkecuali.

Ketika suatu wilayah hendak di-Murokan, terlebih dahulu harus melalui tahapan yang disebut Murung/Muru. Murung merupakan sebuah tahapan kosultasi publik oleh Lewo Belen (Kepala Pemerintahan Adat) kepada masyarakat.

Setelah proses Murung selesai dan mendapat persetujuan masyarakat, wilayah yang ditentukan akan ditetapkan sebagai Muro. Setelah penetapan tersebut barulah dilakukan upacara pengukuhan adat atau sumpah adat dengan mengurbankan darah hewan sembelihan. Upacara pengukuhan ini disebut dengan istilah Puro.

Dalam proses pengelolahan Muro Lewa, suku tuan tanah tidak bekerja sendiri. Ada pembagian peran dimana suku lain akan bertindak sebagai Kapitan Sari Lewa yng ditugaskan untuk menjaga wilayah perairan.

Penetapan aturan Muro diikuti dengan sanksi tegas. Bila ada masyarakat yang melanggarnya maka orang tersebut akan dikenakan denda adat berupa hewan ternak. Hasil denda tersebut akan disembelih ketika pesta adat kampung dimulai, lalu dagingnya dibagikan kepada masyarakat secara umum.

Muro pada umumnya dibuka setahun sekali dengan jangka waktu berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan. Hasil kesepakatan itu kemudian akan diumumkan ke masyarakat. Proses ritual pembukaan Muro di tempat keramat atau di suatu daerah yang disebut “Namang” (kampung lama) atau pun daerah tertentu yang disakralkan.

Ritual pembukaan Muro akan dilakukan oleh suku tuan tanah dengan mengorbankan darah hewan sembelihan sebagai wujud meminta restu leluhur. Babi, kambing maupun ayam merupakan beberapa jenis hewan yang lazim digunakan sebagai hewan sembelihan.

Ketika dibuka, kelompok masyarakat adat di wilayah Muro laut, akan mengundang masyarakat di wilayah desa lain, khususnya yang berada di kawasan pegunungan untuk kemudian beramai-ramai menangkap ikan. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan kemudian akan membawa sejumlah hasil kebun berupa pisang, ubi, kelapa dan lainnya, yang nantinya akan digunakan untuk makan bersama usai menangkap ikan di daerah Muro, sebagian ikan yang ditangkap akan dibawah pulang oleh orang-orang/masyarakat pegunungan sebagai oleh-oleh dan akan meninggalkan sebagian barang bawaannya yakni pisang,ubi dan kelapa untuk dapat dibawah oleh masyarakat pantai (watan).

Sebelum Tahun 1980-an, wilayah Muro membentang hampir sepanjang pesisir wilayah teluk Hadakewa dan Teluk Lewoleba, namun kemudian berangsur-angsur hilang ketika peran pemerintahan adat diambil oleh negara.

Masa transisi antara pemerintahan adat ke pemerintahan desa inilah yang menyebabkan beberapa aturan adat berubah digantikan oleh pemerintahan oleh negara. Sebelum tahun 1980-an, kepala desa dipegang oleh suku yang merupakan kepala pemerintahan adat sehingga aturan-aturan dan ketentuan adat masih mutlak berlaku dibandingkan aturan-aturan formal.

Beberapa desa di wilayah pesisir teluk Hadakewa dan Teluk Lewoleba masih mempertahankan Muro Laut sebgai sebuah tradisi yang perlu dijaga eksistensinya, diantaranya adalah desa Lamatokan, Desa Dikesare dan Desa Watodiri, sedangkan Desa Kolontobo, Desa Lamawolo dan Desa Tapobaran kini mulai menghidupkan kembali tradisi ini, setelah sebelumnya sempat hilang tergerus peradaban jaman. * * *

Share this article

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

15 − 10 =