Korupsi Mengancam Dana Desa

Bagikan!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh : Gusty A. Haupunu

Gusty A. Haupunu, pemuda desa, saat ini menjadi tenaga pengajar pada SMA Negeri 1 Amfoang Barat Laut

ICW menyebutkan  korupsi Dana Desa menjadi yang terbesar dan aktor dari korupsi Dana Desa tersebut adalah para kepala desa. Selain Kepala Desa, ICW mengidentifikasi potensi korupsi dapat dilakukan oleh pihak lain, yaitu perangkat desa dan istri kepala Desa.

Perhelatan panjang pembentukan UU Desa cukup menguras tanaga, waktu, dan angaran negara bagi mereka yang memperjuangkannya. Semangat pembentukan UU Desa tersebut bukan sekedar pencitraan belaka untuk disanjung namun semangat pembentukan UU Desa tersebut memiliki tujuan mulia untuk membangun Indonesia secara merata dan menyeluruh di setiap penjuru negeri.

Seperti yang dirilis oleh kompas.com edisi 17 Juni 2014  yang mewawan carai salah satu anggota DPR RI, Budiman sudjatmiko. Mengutip kompas.com, Budiman menyatakan lahirnya UU Desa itu atas dorongan 40.000 Kepala Desa yang tergabung dalam Parade Nusantara pada aksi demonstrasi yang digelar pada Februari 2010 di Gedung DPR RI dan Lapangan Monas. Pasca aksi tersebut DPR sepakat memasukan RUU Desa kedalam Prolegnas untuk dibahas dan diperjuangkan menjadi UU Desa. Selanjutnya, UU Desa berhasil dibentuk pada 15 januari  2014.  

Masih menurut Budiman, salah satu perjuangan tepenting  dalam RUU Desa adalah mengalokasikan dana untuk Desa sebesar 10 persen dari Dana Transfer Daerah equivalen dengan 3 persen APBN. Inti dari perjuangan pembentukan UU Desa ialah mensejaterakan masyarakat desa dalam bentuk peningkatan ekonomi, percepatan pembangunan dan percepatan sumber daya manusia. Akan tetapi, seiring waktu target kesejahteraan rakyat masih patut di pertanyakan.

Dasar pembuktian ini merujuk pada kajian Tren Penindakan Kasus Korupsi 2018 yang dilakukan mulai tanggal 1 januari – 31 Desember 2018 oleh Indonesian Corruption Watch. Hasil kajian tersebut menyatakan  korupsi Dana Desa menjadi yang terbesar dan aktor dari kropsi dana Desa tersebut adalah para kepala desa. Selain kepala desa ICW mengidentifikasi potensi korupsi dapat dilakukan oleh pihak lain, yaitu perangkat desa dan istri kepala Desa.

Kajian ICW ini sinkron dengan kondisi di daerah semisal NTT. Berdasarkan Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kupang per Januari 2017-April 2019, sebanyak 24 kepala Desa di Nusa Tenggara Timur (NTT) terbukti melakukan tindakan korupsi Dana Desa dan alokasi dana Desa (ADD).

Menurut ICW total kerugian negara pada kasus Korupsi Dana Desa sebesar adalah sebesar Rp 47, 56 miliar yang terdistribusi sejak 2015-2017. Dugaan saya kerugian negara akibat korupsi Dana Desa bias melebihi hasil kajian ICW.  

Kondisi ini dapat tercermin pada wajah desa yang masuk dalam kategori desa tertingal yang terdistribusi di seluruh wilayah Indonesia.

Dari Pendamping Menuju SATGAS

Antisipasi negara dalam pengucuran dana ke tingkat Desa telah dipikirkan dan dibentuk oleh negara melalui regulasi yang mengatur tentang Pendamping Desa yang termuat dalam peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Selanjutnya Pendamping Desa tersebut secara khusus dibiayai oleh pemerintah  pada tahun 2015 dengan diberikan tugas antara lain kerangka kerja dan output pendampingan yang meliputi berbagai bentuk kompetensi pendampingan salah satunya ialah pendampingan menejemen keuangan Desa.

Namun saat kita cermati dari awal paparan data, dapat kita simpulkan bahwa fungsi pendamping saat ini belum efektif dalam mendampingi Desa terkait menajemen keuangan Desa. Ketidakefektifan yang dilakukan oleh pendamping memiliki beberapa unsur seperti keseriusan kerja dari seorang pendamping, pembangkangan Kepala Desa yang tidak mengikuti arahan pendamping, atau pun alat hukum yang dibekali pendamping masih memiliki sekat pembatas dalam pengambilan keputusan di lapangan.

Untuk itu terkait pendamping yang telah mendampingi Desa semenjak dibentuk negara perlu melakukan evaluasi secara berkala di setiap daerah untuk mengetahui  akar kelemahan dari setiap  kerja-kerja para pendamping di setiap Desa termasuk evaluasi alat hukum yang telah pendamping miliki.

Persoalan korupsi yang marak terjadi pada pengelolaan Dana Desa juga mendapat tanggapan serius oleh negara melalui Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Dana Desa untuk melakukan audit terhadap laporan penyelewengan penggunaan Dana Desa. Selain pembentukan Satgas, Kemendes PDTT juga menyediakan kanal pengaduan dugaan penyalahgunaan Dana Desa baik itu melalui call center maupun aplikasi android.

Upaya negara dalam menyelamatkan Dana Desa bagi saya masih menyisahkan berbagai persoalan mendasar yakni bagaimana mengurangi bahkan mencegah terjadinya korupsi atau penyalahgunaan Dana Desa.

Demokratisasi Desa

Korupsi bagi saya merupakan warisan dari masyarakat feodal yang tumbuh dan berkembang biak dalam masyarakat kapitalistik. Keduanya memiliki karakteristik yang sama yakni mengutamakan kepentingan sekelompok elit penguasa. Artinya korupsi merupakan cerminan dari situasi yang tidak demokratis. Oleh karenanya, melawan korupsi dan penyalahgunaan Dana Desa seharusnya berawal dari meujudkan desa yang demokratis.

Memperbaiki setiap pemimpin secara personal tentu lah sulit. Akan lebih mudah bila menciptakan kondisi yang mana pribadi-pribadi dengan kecenderungan koruptif tidak memiliki ruang untuk merampok atau menyalahgunaan uang rakyat.

Kunci demokratisasi di desa adalah transparansi dan partisipasi. Transparansi memungkinkan rakyat mengakses informasi. Dengan sendirinya rakyat akan mengawasi penyelenggaraan desa dan berpartisipasi aktif mengamankan kepentingan-kepentingannya.

Untuk ini rakyat perlu diperkuat melalui pendidikan politik tentang Sistem Pengelolaaan Keuangan Desa dan sosialisasi atau penyebaran pengetahuan mengenai produk kontitusi yang berkaitan dengan desa kepada masyarakat.

Melalui cara ini dengan sendirinya masyarakat Desa akan memahami secara jelas penyelenggaraan Pemerintan Desa. Jika dijalankan maka kontrol rakyat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian segala praktek korup yang akan dimainkan oleh Pemerintah Desa akan menjadi lumpuh karena rakyat menjalankan peran pengawasan. * * *

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *