Asal Muasal ‘Hutan Besipae’ dan Riwayat Konflik Masyarakat Adat Pubabu vs Pemprov NTT (1)

Bagikan!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Anak-anak Pubabu, TTS menghadang aparat yang hendak melakukan penggusuran
(Foto: kupang.tribunnews.com)

lingkar-desa.com- Konflik antara Masyarakat Adat Pubabu dengan Pemerintah Provinsi NTT kembali memanas. Pada Selasa (4/8/2020) lalu Pemprov NTT melakukan penggusuran dengan dalih penertiban aset terhadap 3 keluarga yang berdiam didalam kawasan hutan Besipae.

Sebelumnya pada pertengahan Februari 2020 lalu, Pemprov NTT juga melakukan hal serupa. Meski demikian, masyarakat adat Pubabu tetap bertahan dan memperjuangkan haknya atas kawasan hutan tersebut.

Persoalan ini bukan baru terjadi. Ada cerita panjang di balik lahan tersebut dan perjuangan masyarakat adat Pubabu. Pertanyaannya, bagaimana asal muasal lahan ‘hutan Besipae’ dan bagaimana riwayat konflik masyarakat adat Pubabu dengan Pemrpov NTT?

Kio atau Hutan Larangan

Tumpukan batu yang diyakini sebagai batas hutan oleh masyarakat adat sejak zaman kolonial (Foto: Istimewa)

Hutan adat Pubabu bagi masyarakat adat disebut Kio atau Nais Kio yang dalam bahasa Dawan di Amanuban Selatan berarti hutan larangan karena merupakan tempat konservasi flora dan fauna yang ada didalamnya.

Hutan Pubabu yang berarti batang pohon tali hutan yang menghasilkan air merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun sebagai ruang yang mengandung nilai-nilai spritualitas yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat adat Pubabu.

Bagi masyarakat adat Pubabu kehilangan hutan bukan hanya sekedar kehilangan penyangga kehidupan tapi juga akan berdampak pada hilangnya jati diri, budaya luhur, dan hilangnya nilai-nilai spritualitas yang selama ini menghubungkan mereka dengan tuhan dan leluhur.

Kawan tersebut ditetapkan sebagai hutan larangan melalui kesepakatan tokoh-tokoh adat seperti Amaf Lopo-Puay, Amaf Nau-Tunliu (Usif besi), Usif Pae dengan amaf-amaf Tefu, Manao, Biaf dan Kabnani dan Meo Nabuasa, Meo Sayuna, Meo Selan, Meo Sopaba serta Usif Nabuasa.

Mereka berkumpul dan mengadakan upacara adat guna menetapkan hutan tersebut dan melarang hutan tersebut untuk tidak dikelola oleh siapa pun bahkan untuk berburu binatang liar.

Di hutan Pubabu-Besipae juga banyak ditumbuhi pohon kayu yang bernilai tinggi seperti pohon kanunak, manufunu, jati, niko, kayu merah dan kayu kabesak dengan ketinggian sampai 4 meter, juga ditumbuhi bambu-bambu yang mencapai tinggi 20-25 meter. Banyak diantara pohon bambu ini yang ditemukan dalam keadaan terbakar.

Saat ini ada 8 kelompok masyarakat di areal hutan Pubabu-Besipae ada 8 kelompok masyarakat yang melakukan usaha pertanian dan perkebunan untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Pada tahun 1982 hutan Pubabu berganti nama menjadi Besipae melalui pelaksanaan proyek percontohan intensifikasi peternakan kerjasama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Asutralia. Besipae adalah gabungan dari nama 2 orang usif yakni Besi dan Pa’e.

Kio atau hutan Pubabu adalah hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat di Desa Oe Ekam, Desa Mio, Desa Polo dan Desa Linamnutu. Oleh masyarakat adat hutan tersebut adalah hutan yang harus dilindungi dan tidak boleh dikelola oleh masyarakat atau siapa pun termasuk berburu binatang liar kecuali melalui kesepakatan yang disetujui bersama oleh masyarakat.

Kio atau Nais Kio bertujuan untuk;

  • Menyediakan tempat tinggal bagi margasatwa baik yang liar maupun yang digembalakan (He muittan haket tan tainina)
  • Menjaga kelestarian hewan atau binantang yang ada didalamnya, oleh sebab itu tidak diperbolehkan berburu di dalam hutan. Diperbolehkan menangkap binatang liar yang keluar dari hutan dan masuk kampung, tapi kalau binatang tersebut lari dan masuk kembali kehutan, maka tidak boleh ditangkap lagi.
  • Menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang ada didalamnya dengan membiarkan pohon tumbuh, menjadi besar dan Rimbun serta lebat atau (Haut nam nasimma makona, Nonoh nam nais).
  • Sebagai penyangga kehidupan masyarakat yang hidup disekitar hutan, terutama untuk menjaga sumber air agar tidak kering. Kio atau larangan ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

Bagi yang melanggar akan dikenakan hukuman adat dengan membayar denda berupa sejumlah uang, binatang, beras atau jagung.

Namun Kio akan dibuka pada masa-masa tertentu untuk memberi kesempatan pada masyarakat berburu dan mengambil hasil hutan dan kayu untuk membangun rumah sesuai kebutuhan. Kio dibuka sealama 2 – 3 bulan dalam setahun dan waktunya disepakati bersama, tetapi biasanya disesuaikan saat musim panen madu hutan.

Dari Proyek Sapi Ke Hutan Negara

Ranch Besipae (Foto: kupang.tribunnews.com)

Pada tahun 1982 terjadi kesepakatan kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan masyarakat adat Pubabu-Besipae, yang dituangkan dalam surat pernyataan kesepakataan yang ditandantangani oleh tua-tua adat di Desa Mio pada tanggal 13 April 1982.

Kesepakatan ini bertujuan untuk Pelaksanaan Proyek Percontohan Intensifikasi Peternakan di Besipae Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan. Pelaksanaan proyek tersebut melibatkan Desa Oe Ekam, Mio, Polo dan Linamnutu yang memakai lahan dan hutan masyarakat dengan luas wilayah ± 6000 Ha.

Proyek intensifikasi peternakan ini dilaksanakan dalam rentang tahun 1982-1987 yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintahan Australia dengan program Percontohan pembibitan ternak sapi.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Proyek intensifikasi peternakan tersebut tidak berjalan dengan baik, kemudian lahan tersebut dialihkan pada Dinas Kehutanan.

Dinas Kehutanan melaksanakan Program GERHAN (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan) pada tahun 1987 yang melibatkan 4 (empat) desa yaitu Desa Polo, Desa Mio, Desa Oe Ekam, dan Desa Eno Neten Kecamatan Amanuban Selatan dengan luas arela mencapai ± 6.000 ha.

Melalui program ini kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan budidaya untuk tanaman komoditas seperti jati dan mahoni dengan skema HGU dari tahun 1988 hingga 2008. Namun program ini dilaksanakan tanpa ada persetujuan dari masyarakat.

Tahun 1995 Dinas Kehutanan mengeluarkan register tanah kehutanan (NTK) Nomor 29 yang ditanda tangani oleh Gubernur NTT dan termuat dalam Berita Tata Batas Negara yang memasukan kawasan hutan Pubabu-Besipae masuk pada kawasan hutan negara (fungsi hutan lindung) seluas ± 2900 Ha

Tahun 2003 sampai 2008 Dinas Kehutanan Timor Tengah Selatan (TTS) telah melakukan pembabatan dan pembakaran hutan adat Pubabu-Besipae seluas ± 1050 Ha yang mengaakibatkan hutan menjadi gundul.

Kawasan hutan adat Pubabu-Besiape Desa Linamnutu dan Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan ditetapkan sebagai Hutan Negara dengan fungsi hutan lindung yang dikelola oleh Dinas Kehutanan untuk Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dimulai tahun 2007. (Bersambung ke bagian 2)

Keterangan:

Artikel ini diolah ulang berdasarkan ‘Kronologi Konflik Masyarakat Adat Pubabu Dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur’ yang dikeluarkan oleh Walhi NTT