Belajar Dari Koperasi Buruh Singapura

Bagikan!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Gambar: Pusat perbelanjaan milik NTUC Fair Price (Gambar: fairprice.com)

Singapura adalah negara kecil dengan jumlah penduduk 5,31 Juta jiwa. Negara ini memang tidak memiliki sumber daya alam yang kaya raya seperti Indonesia. Tetapi mereka banyak mempraktekkan kegiatan sosialisme koperasi ketimbang mewacanakannya sebagai jargon ekonomi kerakyatan.

Terbukti dua koperasi mereka, NTUC Fair Price dan NTUC Income yang bergerak di sektor ritel dan asuransi, masuk dalam daftar 300 koperasi besar dunia. Koperasi konsumen NTUC Fair Price adalah merupakan perusahaan sosial yang bergerak di sektor ritel terbesar dan terkuat di negara ini. NTUC Fair Price menguasai 60 persen lebih pasar ritel dan memiliki lebih dari 250 jaringan toko dalam berbagai ukuran.

 Mulai hypermarket, supermarket, sampai dengan convenience store untuk kebutuhan sehari hari. Toko-toko kecil dengan label “Finnest” berlogo emotion tersenyum dengan dominan warna kuning ini mudah sekali ditemukan di sudut-sudut kota Singapura. Toko-toko kecil yang berjumlah ratusan inilah milik koperasi ritel “Fair Price”. NTUC Fair Price mencatat rata-rata kunjungan setiap bulan lebih dari 1,5 juta orang pembeli.

Sampai-sampai hypermarket Carefour milik Perancis bangkrut karena kalah bersaing dengannya. Pada akhirnya angkat kaki, dan mengalihkan usahanya ke Indonesia. Sehingga kemudian ada lelucon dari para pegiat koperasi, bahwa kalau di Singapura ada acara besar-besaran karena Carefour bangkrut, maka di Indonesia, acara besar-besaran dilakukan karena pembukaan Carefour yang baru.

Koperasi NTUC Fair Price didirikan pada tahun 1973 dan toko pertamanya dibuka oleh Lee Kwan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura. Koperasi ini didirikan atas inisiatif aktivis organisasi buruh National Trade Union Conggress (NTUC) yang punya pengaruh cukup kuat dalam pemerintahan. Koperasi ini didirikan saat terjadi krisis minyak dan inflasi tinggi serta adanya kartel kapitalistik yang mencekik kehidupan para pekerja pada tahun 1970-an.

Misi awalnya adalah meringankan ongkos hidup pekerja dan sampai saat ini tetap tidak berubah dan justru terlihat semakin kuat dengan keanggotaan terbuka bagi seluruh warga Singapura. Hingga saat ini koperasi Fair Price telah memiliki 500 ribu jumlah anggota yang juga adalah pemiliknya. Siapapun dapat menjadi pemilik koperasi dengan hak suara yang sama bagi setiap anggotanya. Tiap anggota ikut menentukan kebijakan perusahaan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Forum RAT dimaksudkan untuk menentukan pengurus dan manajemen, kebijakan umum apa yang diutamakan untuk kebaikan bersama, juga pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang didapat dari aktivitas transaksi mereka. Prinsipnya adalah siapa yang berbelanja lebih banyak,  Ia akan mendapatkan SHU lebih banyak.

Mereka menaruh nilai demokrasi koperasi sebagai alat ukurnya dan memberikan pelayanan maksimal dengan slogan “serve with heart”. Mereka juga aktif mengkampanyekan isu lingkungan dan praktik pencegahan pemanasan global. Perusahaan koperasi dijadikan sebagai tempat yang terbaik untuk berbelanja dan bekerja. NTUC Fair Price tidak hanya sebagai tempat belanja yang nyaman, namun juga telah menciptakan demokrasi di tempat kerja.

Tidak hanya di bidang ritel, NTUC sebagai holding perusahaan sosial koperasi saat ini terus mengembangkan sayap dan jadi merek terkenal di berbagai sektor bisnis dari sekolahan, makanan, media dan asuransi. Sektor asuransi dari NTUC adalah yang terbesar kedua di Singapura dengan nama NTUC Income. Jika di Singapura keadaannya demikian, bagaimana dengan kondisi di Indonesia?

Pada saat Singapura membangun NTUC Fair Price, pemerintah kita pada era yang sama gencar membangun Koperasi Unit Desa (KUD). Keduanya sama-sama koperasi, hanya berbeda dalam metode pendekatannya. NTUC Fair Price dibangun dengan konsep pelibatan partisipasi masyarakat, terutama para pekerja untuk aktif mencari solusi kehidupan mereka secara otonom. Sedangkan KUD dibangun dengan konsep dari atas (top down) dan interventif. KUD diberi akses modal, gedung, manajemen, terutama bidang bisnis.

Alhasil, NTUC Fair Price tumbuh dan berkembang pesat sebagai entitas bisnis mandiri yang dimiliki masyarakat secara luas. Sementara sejak era reformasi, KUD rontok satu persatu karena fasilitas yang ada dicabut hingga kehilangan kepercayaan masyarakat.

Melihat kebijakan perkoperasian kita saat ini, sepertinya Pemerintah masih tetap menghendaki posisi yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Bukan menghargai otonomi dan memberikan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembangnya koperasi, malah koperasi selalu disubordinasi dalam manajemen dan permodalannya.

Setidaknya hal ini tampak dalam Undang-Undang Perkoperasian yang baru. Sebagaimana menempatkan peranan pemerintah lebih dominan dan bisnis koperasi bukan diunggulkan ‘prinsipnya’ namun justru ‘disubordinasi’ ke perusahaan swasta kapitalistik. Kita tidak hanya telah gagal membangun koperasi konsumen, tapi kita benar-benar tidak diberikan waktu untuk belajar dari kesalahan masa lalu.

Ide koperasi bahkan terang-terangan ‘dihabisi sejak dalam pikiran’ kita. Indikasinya adalah koperasi tidak lagi dibahas dalam kuliah-kuliah di Fakultas Ekonomi. Kalau pun ada, itu hanya sebatas mata kuliah pilihan.

Akhir kata, jika Singapura yang dikenal sebagai negara kapitalis saja mampu membangun koperasi buruhnya dengan gemilang, apalagi kita yang sudah mulai berkoperasi sejak tahun 1908 (Toko Aandel milik para aktivis Boedi Oetomo). Indonesia tentu mampu juga. Tambah lagi, kita punya Kementerian khusus yang mengurus bidang koperasi.