Gapoktan; Rumah Petani Yang Belum Selesai Dibangun

Bagikan!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Gambar: Kegiatan petani di Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka (Sumber: ekorantt.com)

Di awal tahun 1990-an konsep pengembangan kelembagaan petani seperti gapoktan sudah mulai dikenal di Indonesia. Namun pengembangan secara masif baru terjadi di tahun 2006/2007 melalui program Pencanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) 2005-2025. 

Pengembangan gapoktan dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa para petani kita masih memiliki berbagai macam kelemahan untuk mengakses informasi dan peluang pengembangan usaha yang ada pada pada lembaga keuangan. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia melalui Dapertemen Pertanian melihat bahwa perlu adanya sebuah lembaga pertanian yang berada di tingkat desa yang berfungsi mengakomodir berbagai persoalan yang dihadapi oleh para petani.

Maka lahirlah sebuah kebijakan tentang Revitalisasi Kelembagaan Pertanian. Konsep revitalisasi dan pengembangan ini tertuang jelas dalam Peraturan Menteri Pertanian no. 237 tahun 2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. Arah revitalisasi kelembagaan pertanian ditujukan untuk  pengembangan Gapoktan (Nety Nayu:2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri  Nomor 237 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Nomor 67 tahun 2016 disebutkan bahwa Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Artinya bahwa gapoktan sejatinya adalah wadah yang diciptakan bagi kelompok tani untuk melakukan berbagai kerjasama dalam rangka meningkatkan ekonomi demi kesejahteraan bersama.  

Pada prinsipnya Gapoktan dibentuk dan diarahkan untuk menjadi sebuah lembaga pengembangan ekonomi. Namun di sisi lain, gapoktan pun didorong agar mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga mitra atau penghubung bagi gapoktan dengan lembaga lainnya.

Gapoktan diharapkan menjalankan fungsi kemitraan dengan adil dan saling menguntungkan antara petani dan pedagang hasil pertanian. Gapoktan menjadi lembaga yang menjalani fungsi representatif (perwakilan) yang kemudian menjadi penghubung bagi petani dalam satu desa maupun dengan lembaga-lembaga lain diluarnya.

Gapoktan diharapkan berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produksi pertanian, dan termasuk menyediakan informasi yang dibutuhkan petani (Syahyuti :2005).

Rumah Petani Yang Belum Selesai Dibangun

Akan tetapi cita-cita pemerintah yang luar biasa tersebut kandas diantara keterbatasan daya dukung kapasitas pegiat di lapangan dan petani. Karena secara organisatoris Gapoktan belum dibangun secara kokoh.

Kapasitas pengurus kelompok dan anggota kelompok tani belum disiapkan secara matang untuk mengelolah sebuah organisasi. Ibarat sebuah rumah yang belum selesai dibangun. Tiang-tiang penyangga dan penopang belum dipasang dengan baik sehingga belum mampu beridiri tegak dan kokoh.

Akibatnya  Gapoktan yang seharusnya menjadi rumah yang nyaman bagi para petani berbagi dan belajar bersama belum terwujud dengan baik, dan justru kemudian dikembangkan seolah-oleh menjadi seperti koperasi kecil yang hanya fokus pada pengelolaan peminjaman keuangan dari dana PUAP. Padahal jika dimaknai dengan seksama Gapoktan memiliki peran yang jauh lebih besar dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani.

Alhasil Gapoktan yang pada hakikatnya menjadi lembaga penghubung bagi kelompok tani dan petani menjadi mandek. Aktifitas kelompok tidak mampu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Modal usaha yang diberikan kepada anggota pun belum mampu dikembangkan secara baik dan akhirnya macet di tangan angota.

Program Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan merupakan program kementerian pertanian bagi petani di pedesaan dalam rangka menigkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan dengan memberikan fasilitas bantuan modal usaha bagi petani pemilik, petani pengarap, buruh tani maupun rumah tangga tani (Hasan Menako:2013).

Di kabupaten Sikka, terdapat 154 Gapoktan yang dibentuk semenjak tahun 2004 hingga tahun 2015. Dari jumlah tersebut 131 gapoktan diantaranya telah menerima dana PUAP (Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan), sedangkan 22 Gapoktan diantaranya belum memperoleh dana PUAP dari pemerintah (Data Gapoktan  Dinas Pertanian:2017).

Namun hingga saat ini, sebagian besar gapoktan terkesan mati suri. Berbagai aktifitas semisal pertemuan antara para pengurus gapoktan, pertemuan  dengan anggota serta kerja-kerja usaha tani di kelompok yang seharusnya selalu digiatkan malah enggan dijalankan. Perputaran dana penyertaan modal yang berasal dari PUAP pun mandek dan menjadi polemik di kalangan masyarakat pedesaan. Polemik ini lah yang turut menyebabkan aktifitas gapoktan di berbagai pelosok desa macet.

Terus Dibangun

Gambar: Aktfitas kelompok tani di Desa Natakoli, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka (Sumber: Istimewa)

Salah satu persoalan umum yang diindikasikan  sebagai penyebab utama tidak berkembangnya kelembagaan petani adalah, bahwa pengembangan kelembagaan petani hanya sebatas memenuhi tuntutan proyek semata. Kelembagaan petani itu sendiri  belum diposisikan sebagai  sebuah upaya pemberdayaan yang mendasar,  namun dipakai hanya sebagai alat  untuk pengimplementasian proyek belaka. Sehingga sejak proses pembentukan hingga pendampingan belum dilakukan secara objektif, dengan melihat relevansi sosial budaya, kapasitas sumber daya manusia pengurus dan kualitas pendampingan.

Gapoktan semestinya dibangun untuk kemudian menjadi wadah atau rumah bersama yang nyaman bagi petani dalam menjalankan usaha tani mereka. Dengan demikian gapoktan hendaknya membuka ruang seluasnya bagi kelompok tani untuk saling bertukar pikir, berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, hingga pada dukungan modal usaha.

Lebih dari itu Gapoktan hendaknya berperan menjadi fasilitator pemecahan masalah yang ada di kelompok-kelompok tani anggota yang tergabung dalam gapoktan. Untuk mewujudkannya Gapoktan mesti terus dibangun oleh petani dan para pemangku kepentingan. Pendampingan hendaknya dilakukan secara berkelanjutan demi meningkatkan kapasitas pengurus gapoktan dan kelompok tani dalam menjalankan fungsinya.

Selain itu pendampingan pun perlu bagi para petani dalam melakukan usaha agribisnis, teknologi pertanian serta penguatan kapasitas kelompok tani menjadi kelompok yang kuat dan mandiri. Untuk itu peran para pendamping hendaknya selalu berupaya mendorong pengurus Gapoktan dan Poktan untuk mengambil peran lebih besar dalam proses diskusi dan kegiatan teknis di kelompok. Pendamping bertugas membantu para pengurus melahirkan pemikiran dan merencanakan apa yang ingin mereka jalankan.

Kerjasama antara pengurus Gapoktan dan pihak pemerintahan desa dan lembaga swasta (lembaga pendamping)  harus terus dibangun secara berkesinambungan agar kelak Gapoktan dapat menjadi rumah yang nyaman  kokoh bagi petani di desa. * * *