Gubernur Viktor Laiskodat Dinilai Abaikan Hak Masyarakat Adat Demi Investasi

Bagikan!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Anak-anak Pubabu, TTS menghadang aparat yang hendak melakukan penggusuran
(Foto: kupang.tribunnews.com)

lingkar-desa.com- Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Dewan Nasional menilai Gubernur Viktor Laiskodat mengabaikan hak masyarakat adat demi investasi dan peningkatan ekonomi daerah.

Pada Selasa (4/8/2020) Satpol PP NTT dan aparat gabungan melakukan penggusuran terhadap rumah-rumah warga di kawasan Hutan Besipae.

Tindakan penggusuran dan represi oleh Pemprov NTT dinilai bertendangan dengan nilai sosial budaya masyarakat adat Pubabu.

“Persoalan tanah yang dihadapi warga di Besipae merupakan dampak dari kebijakan ekonomi kapitalistik Gubernur Viktor Laiskodat dan dinas terkait yang lebih mementingkan investasi dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat dengan dalih meningkatkan perekonomian daerah,” tegas Sekretaris LMND DN Kota Kupang, Dion Wake melalui pernyataan sikap pada Minggu (9/8/2020).

Menurutnya rencana membuka perkebunan kelor dengan iming-iming penyediaan lapangan kerja pun hanya pemanis semata. Pasalnya, saat ini tidak ada jaminan kesejahteraan bagi buruh atau pekerja.

“Pertanian monokultur kelor hanya akan mencabut masyarat Pubabu dari sistem pertanian yang sebelumnya menopang mereka,” tandasnya.

Oleh karena itu, LMND DN mengecam tindakan represi oleh Satpol PP dan aparat gabungan dan mendesak Pemprov NTT bersama pasukannya segera meninggalkan lokasi. Pemprov NTT juga dituntut menghentikan aktifitas di Besipae

“Kembalikan hak ulayat masyarakat Pubabu atas Hutan Besipae. Negara harusnya memenuhi bukan sebaliknya melanggar hak-hak masyarakat adat,” tegas Dion Wake.

LMND DN menyatakan siap berjuang bersama masyarkat adat Pubabu dan elemen-elemen lain yang bersolidaritas terhadap perjuangan mereka.

Konflik antara masyarakat adat Pubabu dan Pemprov NTT telah berlangsung lama. Masyarakat hendak mengklaim kembali kawasan hutan yang dulunya diserahkan untuk proyek kerja sama Pemprov NTT dengan Australia. Di satu sisi Pemprov mengkalim kawasan hutan tersebut sebaigai asetnya berbekal Sertifikat Hak Pakai.

Sejak Februari 2020 lalu, konflik kembali memanas di Besipae. Merespon penggusuran oleh Pemprov NTT kala itu, warga sampai menyandera mobil milik Dinas Kehutana Provinsi NTT.