lingkar-desa.com- Tak jarang Kepala Desa yang terpilih melalui pemilihan langsung tidak mampu memenuhi harapan warganya. Dalam beberapa kasus ini bisa berujung pada upaya mencopot atau menurunkan Kepala Desa dari jabatannya.
Pertanyaannya mungkinkah seorang Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya? Pahami aturan mainnya berdasarkan regulasi yang berlaku.
Secara umum, pengaturan mengenai desa ada dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014). Di dalamnya diatur juga terkait pemberhentian Kepala Desa.
Meski demikian, pemberhentian Kepala Desa secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Permendagri 82/2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Permendagri 66/2017).
Dalam Pasal 40 ayat (1) UU 6/2014 disebutkan Kepala Desa berhenti karena;
- Meninggal dunia,
- Berhenti sendiri, atau
- Diberhentikan
Dalam Pasal 40 ayat (2) UU 6/2014 disebutkan Kepala Desa diberhentikan karena;
- Berakhir masa jabatannya,
- Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selam 6 bulan
- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa
- Melanggar larangan sebagai Kepala Desa
Lebih lengkap dalam Pasal 8 ayat 2 Permendagri 66/2017 disebutkan Kepala Desa diberhentikan karena;
- Berakhir masa jabatannya
- Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan karena menderita sakit baik fisik atau pun mental, mengakibatkan tidak berfungsi secara normal yang dibuktikanm dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya,
- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa,
- Melanggar larangan sebagai Kepala Desa,
- Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan dua desa atau lebih menjadi desa baru, atau penghapusan desa,
- Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, dan/atau
- Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Apa saja Kewajiban dan larangan bagi Kepala Desa?
Menurut Pasal 26 ayat (4) UU 6/2014 Kepala Desa berkewajiban;
- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memprtahankan danmemelihara keutuhan NKRI,
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel , transparan, profesional,efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
- Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- Mengelola keuangan dan aset desa
- Melaksanakan urursan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- Menyelesaiakn perselisihan masyarakat di desa
- Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- Membina dan melestarikan nilai sosial dan budaya masyarakat desa
- Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- Memberikan informasi kepada masyarakat desa
Selain itu Pasal 27 UU 6/2014 menyatakan dalam melaksanakan tugas, hak, wewnang dan kewajiban, Kepala Desa wajib;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- Memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.
Sementara itu, menurut Pasal 29 UU 6/2014 Kepala Desa dilarang;
- Merugikan kepentingan umum
- Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu
- Menyalahgunakan wewenang, tugas hak dan/atau kewajiban
- Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarkat tertentu
- Melakukan tindakan meresehkan sekelompok masyarakat desa
- Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme , menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain, yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- Menjadi pengurus partai politik
- Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
- Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tampa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan
Pertanyaannya bagaimana prosesnya?
Pasal 8 ayat (3) Permendagri 66/2017 menyatakan Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat atau sebutan lain. Laporan tersebut memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan (ayat 4). Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa, Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
About Post Author
