Kampung adalah Pertahanan Terakhir?

Bagikan!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kampung Wolopara, Desa Renggaresi, Kecamatan Tanawawo, Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur. Foto: dok. pribadi.

Minggu lalu, seorang teman indekos di salah satu wilayah di Yogyakarta dijemput pulang oleh keluarganya karena tak punya kecukupan biaya hidup selama masa karantina mencegah penularan corona virus COVID-19.

Tutupnya beberapa tempat makan “murah” di sekitar tempat tinggalnya menjadi faktor penyebab  dia harus “pulang kampung”. Dia tak mungkin bisa bertahan jika terus-menerus memesan makanan lewat aplikasi online yang butuh biaya lebih besar.

Di kampung, saya tentu bisa makan, katanya.

Kampungnya berada di daerah Jawa Tengah, tapi dia tak menjelaskan lebih lanjut perkara “bisa makan” itu sendiri; apakah di sana dia punya kemudahan akses terhadap sumber daya pangan ataukah layaknya anak-anak, dia tak perlu pusing pikirkan makanan apabila tinggal serumah dengan orangtua.

Poin ini bisa sangat bias sebab tidak semua keluarga punya sumber daya memadai untuk penuhi kebutuhan perut.

Sementara itu, berbagai informasi yang berseliweran di media menunjukkan, kaum pekerja di perkotaan -terutama mereka yang alami kekosongan mata pencaharian- putuskan untuk mudik, kembali ke kampungnya supaya bisa bertahan hidup di sana.

Dalam kaitannya dengan pandemi corona virus ini, ragam polemik pun bermunculan. Pada satu sisi, mereka diimbau untuk tidak pulang dan tetap bertahan di kota supaya menghindari risiko penuluran wabah ke orang-orang di kampungnya.

Sisi lainnya, apabila tetap bertahan tanpa adanya pekerjaan sama sekali, mereka bisa saja hadapi krisis yang lain dengan beberapa kemungkinan risiko yang menyertai.

Di tengah dilema semacam itu, jargon ataupun istilah “kampung adalah pertahanan terakhir” kembali bermunculan, semacam katakan bahwa kampung -dalam hal ini desa- menjadi ruang dasariah penyedia kebutuhan pangan bagi masyarakat.

Jargon ini tentu benar adanya. Desa memang menjadi medium produksi natural dengan tanah sebagai salah satu instrumen yang berfungsi untuk penuhi kebutuhan primer manusia.

Selain itu, desa juga dianggap punya modal sosial yang kuat, yang mana warga bisa saling bersolidaritas untuk membantu satu sama lain.

Saat-saat seperti sekarang ini, orang-orang tengah memikirkan desa. Orang-orang memikirkan suplai pangan dari desa. Orang-orang memikirkan bagaimana para petani bekerja keras agar bisa berikan pasokan kebutuhan itu untuk sesamanya manusia. Selain itu, terdapat juga romantisme tentang suasana desa; makan di sawah atau kebun, berkumpul dengan keluarga, memetik buah di pekarangan ataupun bekerja menggarap lahan.

Terlepas dari bercokol tidaknya pikiran semacam ini dalam kepala para pemangku kebijakan, poin lain yang semestinya diperhatikan ialah kompleksitas tatapan terhadap desa itu sendiri.

Hal ini menjadi penting supaya desa, terkhusus petani di dalamnya, tidak serta merta tampak “laku” pada saat krisis belaka; sekadar sebagai pertahanan terakhir atau benteng pelindung kala kota-kota berhenti bergerak. Ini juga penting agar publik di desa lebih berhati-hati terhadap beberapa urusan yang bisa membuat sumber dayanya terancam, bahkan hilang.

Beberapa waktu lalu, di tengah dunia lagi sibuk dengan pandemi corona ini, sebuah media online menurunkan berita, warga Kampung Lingko Lolok, Desa Satar Sunda, Kecamatan Lamba Leda, Manggarai Timur, mendukung pembangunan pabrik semen usai menerima uang sepuluh juta per kepala keluarga.

Dukungan warga tersebut merupakan hasil pertemuan dengan Bupati Manggarai Timur Andreas Agas, meskipun sang bupati sendiri dikabarkan tidak melakukan pemaksaan kepada masyarakat.

Perkara itu tentu dapat ditelaah lebih jauh untuk menggali kemungkinan “pemaksaan secara halus” atau “sogok” atau dalam paradigma berpikir Foucaultian; melihat kekuasaan bekerja tanpa kekerasaan untuk mengatur-mengdisiplinkan masyarakat.

Tulisan ini tidak hendak melihat itu secara kasuistik, tetapi membicarakan lebih luas  keberadaan sumber daya alam, para petani yang menggantungkan hidup di dalamnya dan konfrontasi mereka dengan narasi-narasi pembangunan yang cenderung kontraproduktif.

Tulisan ini juga berangkat dari jargon lemparan di atas ihwal “kampung adalah pertahanan terakhir” dengan beberapa tujuan yang sudah diutarakan. Variabelnya mungkin tampak terlalu besar, tetapi setidaknya bisa menuntun laku refleksi yang lebih holistik, terutama di tengah pandemi ini.

Pertama-tama, harus jujur diakui bahwa perjalanan ataupun gerakan kaum petani  di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan senantiasa berhadapan dengan struktur yang lebih besar. Ini dimulai sejak era kolonial dan kemudian diproduksi-reproduksi terus-menerus oleh rezim yang berkuasa hingga sekarang ini.

Salah satu frasa kunci untuk menunjukkan itu ialah “perampasan lahan” yang kemudian berujung pada “konflik agraria”. Penjelasan tentang frasa-frasa ini masih membutuhkan uraian yang lebih akademis.

Namun, pada tahun 2017, seturut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), di Indonesia terdapat 659 konflik yang merupakan ledakan kasus tertinggi dari lima tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018, jumlah konflik menurun, tetapi terdapat beberapa catatan serius; kasusnya kebanyakan terjadi pada ranah perkebunan dan secara khusus di perkebunan kelapa sawit.

Ini belum lagi jika kita menelisiki narasi di bawahnya terkait perjuangan masyarakat adat ataupun gerakan warga menolak agenda pembangunan oleh negara.

Pada awal tahun ini, misalnya, media memberitakan bagaimana masyarakat adat Pubabu di Timor Tengah Selatan berjuang mati-matian menolak penguasaan lahan oleh Pemprov NTT. Ataupun di Jawa, kurang lebih tiga tahun lalu, salah satu cerita miris yang sempat heboh ialah gerakan petani Kendeng menolak pembangunan pabrik semen.

Perjuangan-perjuangan semacam ini memang bukan baru terjadi belakangan. Masih ada banyak narasi lain yang membicarakan perampasan lahan ataupun pengerukan sumber daya alam di berbagai penjuru daerah di Indonesia.

Padahal, kebijakan pembangunan itu sendiri telah banyak dapatkan kritik keras karena negara -hasil persekongkolannya dengan korporasi- datang seolah-olah membawa alat dan ingin menyeragamkan pikirannya dengan warga tempatan. Di situ turbulensi sudah barang tentu terjadi.

Lalu, dalam hubungannya dengan pangan, situasi besar lain yang bisa dipertautkan ialah krisis pangan dan energi tingkat global yang membuat negara-negara maju melakukan investasi besar-besaran di berbagai negara dunia ketiga, salah satunya di Indonesia.

Sumber daya alam di negara-negara itu dikeruk untuk dipasarkan di dunia internasional. Di sinilah kapitalisme ataupun neoliberalisme menampilkan watak busuknya karena negara akan tunduk pada mekanisme pasar dan mengabaikan dimensi paling mendasar dari warganya.

Negara tidak paham akan kebutuhan warga dan seolah-olah merasa bahwa “bangun ini atau bangun itu, atau suruh tanam ini, tanam itu” merupakan jalan kenabian yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Sawah di Jawa yang cocok untuk produksi padi malah digusur untuk bangun pabrik, sementara tanah kosong di Papua yang cocoknya untuk tanam sagu mau dijadikan persawahan,” guyon seorang kawan terhadap kondisi itu.

Di antara gambaran itu, adanya pandemi corona virus COVID-19 akhirnya membuat orang berpikir kembali tentang eksistensi alam itu sendiri.

Meskipun ajakan untuk kembali ke alam sebagai bagian dari refleksi tersebut butuh penjelasan memadai, sebab secara ekstrem ia bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk membentuk kembali masyarakat komunis tua -sebagaimana penjelasan Karl Marx- di mana relasi produksi terhadap alam berlaku di kelompok kecil, dalam hal ini keluarga.

Tapi, orang-orang yang melihat corona virus sebagai bentuk revolusi atau permulaan dari revolusi bisa saja ada benarnya, walaupun “penghancuran” oleh virus ini menyasar seluruh kelas sosial tanpa membedakan siapa proletar, siapa borjuis.

Terlepas dari ekstrem semacam itu, berangkat dari paparan di atas, yang mesti dipikirkan dan direfleksikan ulang ialah kehadiran moda-moda pembangunan tersebut yang bisa saja bertujuan untuk mengakuisisi sumber daya alam di dalamnya.

Ini lagi-lagi penting supaya istilah “kampung adalah pertahanan terakhir” setidaknya bukan menjadi suatu amatan eksotis ibarat surga dunia atau negeri di mana kayu dan batu bisa jadi tanaman.

Jangan sampai, kita hanya memikirkan kampung saat sedang lapar belaka, sementara lupa bahwa kampung ataupun desa perlahan-lahan menjadi arena reproduksi “baru” untuk akumulasi modal/kapital.

Pada akhirnya, di atas semuanya itu, saya beranggapan bahwa orang yang terlanjur mudik ataupun pulang kampung sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor kerinduan pada suasana kebersamaan di tengah situasi krisis.

Soal bisa makan atau tidak, itu menjadi urusan yang lain.

Toh, bukankah salah satu penyebab yang membuat mereka pergi merantau -selain tawaran modernitas dan godaan kapitalisme- ialah ketiadaan akses terhadap sumber daya yang bisa memberikan penghidupan?