Kepala Desa Diperintahkan Pakai Dana Desa Untuk Atasi Pandemi COVID-19

Bagikan!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Gambar: ilustrasi (Sumber: kompas.com)

lingkar-desa.com- Kepala Desa diperintahkan menggunakan Dana Desa untuk mengatasi Pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia saat ini. Ini termuat dalam Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Tentang Padat Karya Tunai Desa.

Dikutip dari laman kemendesa.go.id, Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar mengatakan saat ini Dana Desa hanya fokus pada penanganan COVID-19 dan pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa.

Menurutnya, dampak terbesar atas merebaknya wabah COVID-19 adalah pada sisi ekonomi dan kesehatan. Untuk itu, sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo, dana desa digunakan untuk fokus membantu menangani dua persoalan tersebut.

“Nah hari ini, desa yang sudah buat APBDes sesuai dengan petunjuk pada Permendes No 11 tahun 2019, itu harus merubah. Merubah hanya untuk dua fokus, yang pertama adalah untuk padat karya tunai, dan yang ke dua adalah untuk pencegahan dan penanganan COVID-19,” ujarnya di Jakarta pada Selasa (24/3/2020).

Di dalam Surat Edaran yang dirilis pada Selasa (24/3/2020) tersebut Pemerintah Desa diperintahkan membentuk Relawan Tanggap COVID-19 yang bertugas melakukan pencegahan dan penanganan korban COVID-19 di desa. Tim relawan tersebut sekurang-kurangnya melibatkan perangkat desa, tenaga kesehatan desa, tokoh masyarakat, dan mitra seperti Babinkamtimas atau pun Babinsa.

Sebelum merebaknya COVID-19, pengalokasian Dana Desa yang tertuang dalam APBDes mengikuti panduan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Permendes No 11 Tahun 2019.

Yang mana, pada Permendes tersebut Dana Desa dapat dialokasikan untuk berbagai program kegiatan seperti padat karya tunai, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, membangun Posyandu, dan lain-lain. Namun saat ini, prioritas dana desa hanya digunakan untuk dua fokus utama yakni padat karya tunai dan penanganan COVID-19.

“Kalau soal persentase, berapa persen untuk padat karya tunai dan berapa persen untuk pencegahan juga penanganan COVID-19 harus disesuaikan dengan kondisi daerah dan desa masing-masing. Untuk pencegahan covid-19 dengan kondisi yang bagaimana butuh persentase (alokasi) berapa, itu harus melalui konsultasi dan diskusi dengan pemerintah daerah dan badan penanggulangan bencana daerah sehingga proporsinya seimbang,” terang Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Selanjutnya, terkait pelaksanaan padat karya tunai, menurutnya, adalah untuk meningkatkan daya tahan ekonomi perdesaan. Seperti diketahui, COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap gejolak ekonomi global.

“Padat karya tunai ini memberikan dampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Upah kerjanya harus dibayarkan per hari, sehingga setiap hari ada peredaran uang di desa, daya beli meningkat. Ini diharapkan bisa memberikan daya tahan ekonomi untuk desa,” tegasnya.