Membahas Desa Pasca Pandemi Di Kongres Kebudayaan Desa 2020

Bagikan!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Gambar: Banner Kongres Kebudayaan Desa 2020

lingkar-desa.com- Desa turut merasakan dampak dari pandemi COVID 19 baik dalam hal pangan, kesehatan sampai pendidikan. Desa perlu membangun tatanan yang siap menghadapi situasi seperti ini. Ini lah yang melatari penyelengaraan Kongres Kebudayaan Desa 2020.

Kongres Kebudayaan Desa 2020 menjadi ruang membahas segala hal terkait desa dalam menghadapi pandemi sekaligus merumuskan kebijakan dan strategi yang perlu diambil desa di masa-masa yang akan datang.

Acara yang berlangsung selama Juli sampai dengan Agustus 2020 ini diselenggarakan oleh Sanggar Inovasi Desa, lembaga di bawah naungan Desa Panggungharjo, dengan dukungan Penuh oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, KPK RI, GIZ.

Kongres terdiri dari 20 seri webinar yang melibatkan 103 narasumber. Peserta bisa menyimak acara tersebut secara online lewat aplikasi zoom dan youtube. Informasi mengenai tema dan profil pembicara dapat dilihat di laman https://kongreskebudayaandesa.id

Terdapat 14 tema yang dibahas dalam kongres diantaranya ekonomi berkeadilan, pendidikan yang membebaskan, kedaulatan pangan dan lingkungan hidup, kebudayaan, kesehatan, tata ruang dan infrastruktur, pemuda, agama serta prinsip antikorupsi, tranparansi dan akuntabilitas.

Bertumpu Pada Budaya

Menteri Desa dan PDTT, Abdul Halim Iskandar mengatakan desa miliki model dan modul tersendiri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk dalam menghadapi new normal di era pandemi covid-19.

Uniknya, hal tersebut tetap bertumpu pada kebudayaan dan adat.“Saya berharap para praktisi bisa menceritakan bagaimana cara desa melalui kebudayaan bisa menghadapi kenormalan baru hidup di desa,” ujarnya saat menjadi keynote speech pada Kongres Kebudayaan Desa yang dilaksanakan secara virtual, Jakarta, Rabu (1/7/2020) lalu.

Di balik keriuhan negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan, desa memiliki solusi permasalahan tersendiri yang khas. Sebisa mungkin, desa menyelesaikan permasalahan-permasalahan warga desanya melalui adat dan budaya yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Tak hanya itu, menurutnya, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa juga bertumpu pada akar budaya di setiap desa. Pasalnya, adat dan budaya yang menjadi kekayaan Indonesia adalah berasal dari desa.

“Saya selalu mengatakan bahawa perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan desa, jangan sekali-kali lepas dari tumpuan dan akar budaya desa setempat,” tegasnya.

Menurutnya, Kongres Kebudayaan Desa ini merupakan momentum yang menjadi titik tolak kebangkitan desa-desa yang memiliki akar budaya. Ia berharap, Kongres Kebudayaan Desa dapat dilaksanakan rutin setiap tahun.

Revolusi Desa

Gambar: Kampung Wae Rebo, Manggarai, NTT (Sumber: Istimewa)

Sementara itu, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Hilmar Farid berpendapat tatatan atau normal baru adalah revolusi perdesaan yang sepadan dengan revolusi kebudayaan dan menjadi gerakan interdisipliner.

Gerakan ini merajut perkembangan teknologi modern dengan kekayaan tradisional, kemampuan teknologi digital dengan pranata lokal.

“Gerakan ini tidak bisa sendirian sehingga semangat gotong royong menemukan wujud nyata,” tegas Hilmar saat memberikan pidato kebudayaan saat membuka seri diskusi daring kongres.

Hilmar menyoroti rapuhnya sistem kesehatan dan ekonomi kita selama pandemi. Padahal dua sektor itu telah disediakan secara baik di desa sehingga tatanan baru karena pandemi dapat dimulai melalui revolusi perdesaan.

Hilmar menyatakan sektor kesehatan dan pangan mestinya tak sepenuhnya diserahkan ke mekanisme pasar. Dua sektor itu disediakan secara baik di desa melalui kearifan lokalnya dan menjadi solusi di saat pandemi.

“Covid-19 menimbulkan kesadaran bahwa kita tidak mungki hidup dengan cara lama tapi dalam tatanan yang manusiawi, adil, dan ramah lingkungan,” ujar Hilmar.