Walhi Kecam Represi Pemprov NTT Terhadap Masyarakat Adat Pubabu

Bagikan!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Anak-anak Pubabu, TTS menghadang aparat yang hendak melakukan penggusuran
(Foto: kupang.tribunnews.com)

lingkar-desa.com- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTT mengecam tindakan represi oleh Pemerintah Provinsi NTT terhadap masyarakat adat Pubabu, Kecamatan Amanuban Selatan, Timor Tengah Selatan pada Selasa (4/8/2020) lalu.

Walhi NTT menilai tindakan yang dilakukan Pemrpov NTT merupakan hal yang sangat tidak pantas dilakukan.

“Kami meminta Pemrpov NTT untuk membuka ruang dialog dan mengakui hak-hak masyarkat adat,” tegas Deputi Walhi NTT, Yuvensius Nenga melalui press rilis beberapa waktu lalu.

Yuvensius menambahkan pada 12 Maret 2020 lau, masyarakat adat Pubabu telah melakukan audiensi dengan DPRD PRovinsi NTT.

Ada 2 kesempatakan diantaranya DPRD Provinsi akan membentuk tim pencari fakta. Selain itu, kedua DPRD akan bersurat kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk menghentikan segala aktivitas di lokasi hutan adat Pubabu sampai dengan tim ini bekerja.

Selanjutnya pada 12 Mei 2020, Gubernur Laiskodat bersama rombongan singgah di lokasi hutan adat Pubabu.

Kala itu, terjadi aksi penolakan dari masyarakat yang meminta penyelesaian terhadap kasus tersebut. Gubernur menjanjikan ruang dialog bersama masyarakat adat Pubabu.

Beberapa kali beredar informasi terkait dengan rencana kedatangan Gubernur ke lokasi hutan adat Pubabu untuk membangun dialog. Akan tetapi rencana tersebut sampai saat ini belum terealisasi.

Bukan dialog sebagaimana dijanjikan sebelumnya. Malah pasukan yang datang untuk menggusur masyarakat adat.

“Alih-alih membuka ruang dialog masyarakat malah diintimidasi dengan pembongkaran secara paksa oleh aparat Pemprov NTT,” ungkap Yuvensius.

Konflik Pemprov NTT dengan masyakat adat Pubabu kembali memanas sejak Februari 2020 lalu. Kala itu Pempnov NTT melakukan penggusuran terhadap rumah anggota komunitas yang ada dalam kawasan hutan.

Pemprov NTT berdalih memiliki hak atas kawasan hutan tersebut karena mengantongi Sertifikat Hak Pakai.

Sementara itu, masyarakat adat Pubabu menilai kawasan hutan tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat lantaran telah selesai pemanfaatannya untuk proyek kerja sama dengan Pemerintah Australia.